Otoriter Adalah

Adalah.Co.IdSuatu organisasi sosial melalui transfer kekuasaan berbeda dengan demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintah otoriter adalah pemerintah di mana kekuatan politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin.

Otoritarianisme akan bergantung pada kekuasaan sebagai referensi yang akurat. Ia akan menggunakan otoritas sebagai dasar untuk berpikir saat berhadapan dengan orang lain dan saat merespons masalah.

Otoriter Adalah ?

Otoriter-Adalah

Otoritarianisme adalah suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh transfer kekuasaan. Ini berbeda dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, pemerintahan otoriter adalah pemerintah di mana kekuatan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin.

Otoritarianisme biasanya disebut sebagai politik otoriter. Ini adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh penekanan pada kekuasaan hanya pada negara atau orang tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu.

Otoritarianisme berbeda dari totaliterisme dalam lembaga sosial dan ekonomi yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga umumnya kekuatan negara dicapai tanpa melalui sistem pemilihan yang demokratis.

Asal Kata Otoriter

Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris otoriter. Kata otoriter itu sendiri berasal dari otoritas Inggris, yang sebenarnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kekuasaan, otoritas, otoritas.

Dengan otoritas ini, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara individu maupun dalam kelompok. Otoritarianisme adalah pemahaman atau posisi yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan otoritas, termasuk cara hidup dan tindakan.

Sikap Otoriter

Otoriter adalah sebuah sikap yang mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sikap ini tidak baik untuk berorganisasi. Dimana salah seorang anggota organisasi melalukan keputusan dengan sendirinya tanpa musyarawarah terlebih dahulu kepada anggota organisai lainnya.

Tentu sikap ini akan berdampak buruk bagi kemajuan organisasi tersebut. Apalagi seorang pemimpin yang memiliki sikap seperti itu, akan berdampak buruk bagi kemajuan organisasi.

Seorang pemimpin harus memiliki sikap demokratis yaitu musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan. Keputusan yang dipilih harus dipikir dan diperhitungkan sebab akibatnya. Kemajuan soatu organisasi berada di tangan pemimpin organisasi.

Pemimpin yang otoriter biasanya memiliki 3 ciri khas, yaitu:

  1. Monoisme adalah faham dimana pemimpin menolak keanekaragaman pendapat, tidak menghargai pendapat orang lain, dan selalu memaksakan kehendak pribadi.
  2. Menganggap bahwa Kekerasan itu lumrah kekerasan disini bisa berupa kekerasan fisik atau pun kekerasan psikis, organisasi kampus jarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan lebih cenderung menyerang psikis anggota.
  3. Bertahan dipuncak adalah tujuannya biasanya pemimpin yang seperti ini akan mempertahankan jabatannya, demi mengeruk semua fasilitas yang diberikan kepada dirinya, memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan dengan berbagai alasan menutupi kebusukannya.

Sifat Pemimpin

Kepemimpinan otoriter atau dapat disebut sebagai kepemimpinan otokratis atau diktator adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator, pemimpin adalah penguasa, dan semua kontrol ada di tangan pemimpin.

Seorang diktator jelas tidak suka pertemuan, majelis atau bahkan konsultasi karena dia tidak ingin ada perbedaan untuk seorang diktator dan tentu saja suka menegakkan kehendaknya.

Kepemimpinan diktatorial Semua hal yang terkait dengan keputusan ada di tangan pemimpin atau semua pedoman ada di tangan seorang pemimpin, semua bentuk hukuman, larangan peraturan juga dapat berubah tergantung pada suasana hati pemimpin.

Jika kita melihat gaya kepemimpinan secara maksimal, kepemimpinan otoriter seperti:

  1. Pertama, karena kita melihat seberapa besar pengaruh atau intervensi pemimpin kemudian melanjutkan kepemimpinan demokratis yang menjadi bawahannya
  2. Kedua, manajer dapat bekerja sama dan
  3. Ketiga, kepemimpinan Laissez Faire, yaitu para pemimpin yang tidak bertindak sebagai pemimpin dari semua kebijakan bebas ditentukan oleh anggota mereka.

Jenis kepemimpinan otoriter ketika diterapkan sekarang mungkin kurang relevan, tetapi jika kita melihat lagi gaya kepemimpinan situasional, jenis kepemimpinan ini dapat diterapkan pada anggota atau bawahan dengan tingkat kedewasaan yang rendah, yaitu, ketika seorang pemimpin menghadapi bawahan, yang tidak bisa atau belum mendominasi hampir semua bidang menjadi tanggung jawab utamanya.

Pemimpin yang bertipe demokratis menjelaskan kepemimpinannya sebagai indikator, hubungan antar bawahan dengan atasannya bukan seperti majikan terhadap pembantunya, melainkan sebagai keluarga diantara temen-teman sekerjanya.

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi bawahannya agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, serta mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya.

Jenis kepemimpinan ini mewakili faktor manusia yang paling penting dan penting dalam organisasi. Jenis ini memanifestasikan dirinya dalam dominasi perilaku sebagai penyelamat dan pelindung perilaku yang ingin memajukan dan mengembangkan organisasi.

Di samping itu, diwujudkan juga pada perilaku pimpinan sebagai pelaksana. Pemimpin dalam tugasnya, pemimpin yang demokratis mau menerima bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari bawahannya, juga kritik yang dapat membangun dari para bawahan atau anggotanya yang diterimanya sebagai umpan balik dan dijadikan bahan pertimbangan dalam tindakan-tindakan berikutnya.

Ciri Ciri Negara Otoriter dan Contohnya

1. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama
Hal yang bisa dilihat dari negara otoriter adalah pemerintahan yang cukup lama. Sebagaimana, pemimpin-pemimpin negara tersebut dijuluki sebagai diktator. Contohnya saja, ada beberapa pemimpin negara yakni Moammer Kadafi dan juga kasus besar juga yang berada pada saat pemerintahan Bashar Al Ashad.

Dan hal itu pula yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya penyebab perang Amerika dengan Suriah, karena pemerintahan Bashar Al Ashad yang tidak kooperatif sama sekali terhadap Pertimbangan dan Kemajuannya.

Jabatan yang lama tentunya tidak lepas dari tujuan pemimpin itu sendiri. Banyak sebenarnya bila digambarkan/didefinisikan secara luas. Namun sebagai contoh saja, tujuan dari lamanya pemerintahan tersebut bermacam-macam seperti perluasan politik pemanfaatan ekonomi dan juga tujuan-tujuan lainnya.

2. Tidak Dihargainya HAM (Hak Asasi Manusia)
Dengan semakin lamanya suatu pemerintahan menjabat, maka sudah dipastikan pada hak-hak rakyatnya akan terkikis sedikit demi sedikir. jangka panjangnya, hak-hak masyarakat yang sebenarnya mudah didapat menjadi semakin sulit karena banyak batasan-batasan yang ada.

Hasil dari itu adalah adanya protes/demo dari masyarakat, dan kemudian berkembang menjadi penyebab pelanggaran HAM secara vertical. Kemudian, terjadinya penyebab konflik secara horizontal yang terjadi antara pihak pembela pemerintah dan oposisi.

3. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur
Pemerintah yang hanya terfokus pada pusat, maka tentunya berbagai daerah yang terutama berada dalam wilayah pelosok/terpencil ini mengalami kemunduran infrastruktur. Mungkin itu juga yang dulu sempat memicu beberapa konflik lokal seperti penyebab konflik Ambon dan penyebab konflik Poso.

4. Oganisasi Baru Selalu Dicurigai
Negara yang otoriter selanjutnya adalah dicuriganya organisasi-organisasi baru. Pemimpin yang otoriter pasti selalu ketakutan akan adanya organisasi-organisasi ini . Namun,dicurigai sebagai pemberontak/Revolusi negara.

Oleh karena itu biasanya ada aturan-aturan yang mencegah pembentukan organisasi di suatu negara, karena dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan opisisi lainnya, meskipun sebenarnya organisasi tersebut tidak ada keterikaitan dengan politik. Hal ini terjadi pada Korea Utara, Kim melarang seluruh masyarakat untuk membuat organisasi-organisasi kemasyarakatan.

5. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin
Yang namanya pemerintahan otoriter, Pastinya segala sesuatu sang pemimpinlah yang mengontrol dan mengatur.

Baca Juga Artikel Lainnya >>>